*Wujudkan Pemekaran DOB Tomini Raya Dan Moutong Anwar Hafid Dorong Agar Terus Digaungkan*
*PARIGI MOUTONG*- Anggota Komisi II membidangi Pemerintahan Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Drs H Anwar Hafid MSi mengatakan, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Tomini Raya dan Moutong adalah sebuah kebutuhan dan perlu untuk terus di gaungkan utamanya melalui Media Sosial (Medsos).
Hal itu disampaikan Anwar Hafid saat menjadi narasumber pada kegiatan Dialog kebangsaan bertempat di Lolaro Tinombo (28/10).
Anwar menambahkan, bicara soal Pemekaran Tomini Raya Dan Moutong ada dua model yaitu melalui Battom up dan Top Down.
Top Down kata Anwar bisa dari Pemerintah bisa juga dari DPR RI. Untuk Kabupaten Parigi Moutong kata ia telah mengusulkan DOB di zaman Presiden Susilo Bambang Yhudoyono (SBY) dan sudah di proses, dan itu kata ia merupakan inisiatif DPR RI masuk dalam 22 calon DOB yang akan di mekarkan, namun pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Moratorium pemekaran.
"Komisi II telah mengusulkan itu, kemudian sudah selesai prosesnya, tidak ada urusan lagi dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Bupati sudah selesai urusanya, Gubernur juga sudah selesai urusanya, sekaramg urusan itu terhambat karena Presiden waktu itu tahun 2014 mengeluarkan Moratorium,"Jelasnya.
Maratorium itu kata Anwar artinya penghentian sementara dan otomatis masih ada harapan untuk di mekarkan, bukan ditutup.
"Saya alhamdulillah salah satu warga Sulteng yang ada di Komisi II, salah satu putra daerah di Sulteng yang ada di Komisi II, jadi saya bilang sama masyarakat Kayu Jati tadi malam bahwa ketika keran pemekaran itu dibuka oleh Presiden, maka saya orang pertama akan menunjuk langsung Parigi Moutong untuk dimekarkan. Ini bukan janji karena saya ada disitu, kalau yang lain masih bisa bicara yang lain, saya ini di Komisi II dan tidak ada kepentingan lain untuk pemekaran kabupaten diwilayah Parigi Moutong di Sulawesi Tengah selain pemekaran dua wilayah DOB di Kabupaten Parigi Moutong, saya rasakan sendiri jam 9 saya dari Palu jam stengah 5 sampai di Kayu Jati. jauhnya perjalanan itu, belum kalau ke Moutong itu lebih jauh lagi. Mereka harus menempuh jarak 274 Km ke ibukota dengan jarak tempuh normal sekitar 7-8 jam baru sampai,"Keluhnya.
"Tetapi yang ingin saya sampaikan, saya mohon masyarakat yang ada di Parigi Moutong, mari kita bersatu. Saat ini kalau kita memberi aspiraai kepada Pemerintah pergunakan Media Sosial. Presiden kita ini orang paling mendengar Medsos, kalau semua orang Parigi Moutong bisa memainkan medsos soal pemekaran, apalagi pak Jokowi mempunyai akun Face Book dan Instagram semua bisa menjadi lebih mudah,"Terangnya.
Anwar mencontohkan, jika ada orang mengatakan ke Presiden, "Pak Presiden minta tolong mekarkan Parigi Moutong, bayangkan aja pak kalau kami berurusan KTP disana, berapa harga KTP, berapa biaya hidup kami, dan itu tidak seberapa tetapi kalau kami kecelakaan dapat musibah di jalan bagaimaa pak?", dengan bahasa seperti itu kata Anwar, Presiden Jokowi biasanya pasti mendengarkannya.
"Olehnya saya minta ini di bumingkan, dan bukan hanya Parigi Moutong ada 134 Kabupaten sedang antri saat ini ditingkat Komisi II DPR RI, sebanyak 22 adalah inisiatif Komisi II termasuk Tomini Raya dan Moutong. Tidak usah demo demo sana sini, karena orang demo biasanya tidak banyak lagi, lebih baik dia duduk duduk dirumahnya sikat lewat Medos. Buat statement di Media, contohnya "Kami KNPI atau Karang Taruna Kabupaten Parigi Moutong mendesak Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat kami mohon untuk di Mekarkan". Ini kan bagus, kita membagikan sesuatu rasional. Jadi siapapun yang datang ke Parigi Moutong pasti dia akan mengatakan sangat rasional jika Kabupaten Parigi Moutong di mekarkan jadi 2 DOB,"Imbuhnya.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu mengatakan, untuk urusan di pusat percayakan kepadanya, karena ia berada di Komisi II salah satunya urusan Pemekaran.
"Saya ada di Komisi II, kalau saya di Komisi lain tidak berani juga saya bicara. Alhamdulillah saya bisa minta bantuan ke pak Ahmad Ali, minta bantuan pak Muhidin, minta bantuan pak Jems, minta bantuan ibu Sakinah, pak Syarifudin Sudding pak Supratman Andi Agtas. Kami ada 7 orang dari dapil Sulawesi Tengah, dan saya leading sector di Komisi II itu"Tandasnya.
"Saran saya mari kita gaungkan. Kalau perlu selesai kegiatan sumpah pemuda, kita buat Deklarasi tetapi harus hadirkan banyak orang jangan hanya sedikit kemudian aplowad di Media Sosial. Deklarasi meminta belas kasihan kepada Presiden. Pemerintah saat ini lebih baik kita halus halusin, karena kalau kita mau kasar kasarin banyak tentaranya,"Tambahnya.
Jum'at (29/10/21)
Sumber :
*DISKOMINFO PARIGI MOUTONG*
"Mantap,,
Supriadi
30 Oktober 2021